Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah

Pada prakteknya proses pemecahan sertifikat tanah kemungkinan terdapat berbedaan akan penerapan dan pelaksana dilapangan. Memo ini dibuat terbatas melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan beberapa artikel serta beberapa buku pertanahan tanpa melalui konfirmasi kepada pejabat pertanahan terkait.

Baca selengkapnya »

Pengendalian Pertanahan Daerah

Posisi strategi Kabupaten Sleman menyebabkan pesatnya peningkatan permintaan pembangunan perumahan. Walaupaun potensi pengembangan perumahan cukup besar, namun tetap diupayakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian melalui penggarapan potensi secara besar dan mengefektifkan pelayanan perizinan yang merupakan fungsi pengendalian penataan tanah sekaligus pembinaan terhadap usaha perumahan. Pada Tahun 2009 tercatat sebanyak 1.057 permohonan IPPT dan dari jumlah tersebut sebnyak 746  (70,57%) permohonan disetujui, 184(17,4%) permohonan ditolak dan 127  (12%) permohonan dalam proses.



Pengendalian pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah pada tahun 2009 dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain pemutakhiran data base penatagunaan tanah, pengembangan sistem informasi geografi(SIG) dengan menggunakan citra satelit beresolusi tingggi. Tertib administrasi juga diupayakan melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan tanah. Di Kabupaten Sleman terdapat 592.744 bidang tanah termasuk 17.197 bidang tanah kas desa (TKD). Dari keseluruhan bidang tanah yang ada, 76,7% di antaranya (yaitu 455.193 bidang) telah bersertifikat.



sumber dari slemankab.go.id

Pemecahan bidang tanah di sleman

Untuk pemecahan bidang tanah di sleman terutama pemecahan yang lebih dari 4 (empat) bidang maka di perlukanya izin dari kabupaten sleman yang namanya izn rekomendasi pecah, ini meliputi pemecahan waris juga, artinya jika rekomendasi pecah waris ini dari kabupaten sleman tidak menyetujui maka BPN ( badan pertanahan nasional ) juga tidak bisa memecah bidang tanah tersebut.

Baca selengkapnya »

Pemecahan Bidang Tanah

pemecahan bidang tanah adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh bpn ( badan pertanahan nasional) dalam melaksanakan pemeliharaan bidang tanah menjadi beberapa bidang yang di akibatkan oleh beberapa peristiwa hukum dan perbuatan hukum.

contoh dari pada peristiwa hukum mengenai pemeliharaan hak atas tanah adalah pewarisan ( turun waris ) dan contoh perbuatan hukum adalah jual beli tanah sebagian, hibah sebagian.

memang kadang pemecahan bidang tanah ini sering terjadi di masyarakat salah satu sebab yang sering saya jumpai adalah pemecahan bidang tanah sebagian untuk di jual beli alasanya adalah karena kebutuhan hidup seperti biaya pendidikan, biaya berobat. alasan ini menurut penulis adalah sangat mungkin terjadi dan tidak di buat-buat oleh masyarakat. namun kadang untuk pemecahan tanah sawah menurut UUPA (undang undang pokok agraria) adalah tidak bisa pecah untuk di jual beli dengan alasan mengoptimalkan pertanian berdasarkan negara kita adalah negara agraris. dan untuk membatasi tanah absente.